Kristal Band - Sejenak

Baroedak Akuntansi

Tugas Akuntansi Perpajakan Lanjutan (sumber:http://newsq.wordpress.com/perhitungan-kredit-pajak-luar-negeri-pph-pasal-24)

Perhitungan Kredit pajak Luar negeri

(PPh pasal 24)

PT Perdana di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2006 sebagai berikut:

Penghasilan Dalam Negeri                                 Rp400.000.000

Penghasilan dari LN (tarif pajak 20%)   Rp200.000.000

Penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut:

1. menghitung total penghasilan kena pajak

penghasilan dari dalam negeri                Rp400.000.000

penghasilan dari luar negeri                                Rp200.000.000

Penghasilan neto                                   Rp600.000.000

1. menghitung total PPh terhutang

10% x Rp  50.000.000 = Rp    5.000.000

15% x Rp  50.000.000 = Rp    7.500.000

30% x Rp500.000.000 = Rp150.000.000

Pajak terhutang             =  Rp162.500.000

1. menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan

(penghasilan LN : total penghasilan) x total PPh terutang

(Rp200.000.000 : Rp600.000.000) x Rp162.500.000 = Rp54.166.666,61

1. menghitung PPh yang terutang atau dipotong di LN:

20% x Rp200.000.000 = Rp40.000.000

Dari perhitungan tersebut di atas kredit pajak LN yang diperbolehkan adalah sebesar Rp40.000.000 atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di LN. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di LN, kemudian dipilih jumlah yang terendah.

Penghitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri

PT Adinda berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2006 sebagai berikut:

-         Di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp600.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 30%)

-         Di dalam negeri menderita kerugian sebesar Rp200.000.000

Penghitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut:

1. menghitung total penghasilan kena pajak

penghasilan kena pajak dari negara A    Rp600.000.000

kerugian usaha dalam negeri                              (   200.000.000)

jumlah penghasilan neto             Rp400.000.000

1. menghitung total PPh terutang:

10% x Rp   50.000.000  =                               Rp    5.000.000

15% x Rp   50.000.000  =                               Rp    7.500.000

30% x Rp 300.000.000  =                               Rp  90.000.000

Jumlah pajak terutang                           Rp102.500.000

1. menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan

(Rp600.000.000 : Rp400.000.000) x  Rp102.500.000 = Rp153.750.000

1. menghitung PPh yang dipotong/dibayar di LN

30% x Rp600.000.000 = Rp180.000.000

Kredit pajak yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp102.500.000. jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan PPh yang sesungguhnya dibayarkan/terutang di LN dan total pajak yang terutang.

Perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di LN

PT Kartika pada tahun 2006 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

-         di negara X memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%)

-         di negara Y menderita kerugian sebesar Rp500.000.000 (tarif pajak yang berlaku) 25%.

-         Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar Rp500.000.000

Perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1. menghitung penghasilan total kena pajak

penghasilan dari negara X berupa laba usaha                 Rp300.000.000

penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha            Rp500.000.000

jumlah penghasilan neto                                     Rp800.000.000

1. menghitung total PPh terutang

10% x Rp50.000.000 =                                               Rp    5.000.000

15% x Rp50.000.000 =                                               Rp    7.500.000

30% x Rp700.000.000 =                                             Rp210.000.000

Jumlah total PPh yang terutang                          Rp222.500.000

1. menghitung PPh maksimal yang bisa dikreditkan

(Rp300.000.000 : Rp800.000.000) x Rp222.500.000 = Rp83.437.500

1. menghitung PPh yang dibayar atau terutang di LN

40% x Rp300.000.000 = Rp120.000.000

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah Rp83.437.500.

Perhitungan PPh pasal 24 jika penghasilan LN berasal dari beberapa negara

PT Kartika berkedudukan di Jakarta pada tahun pajak 2006 memperoleh penghasilan bersih sebagai berikut:

-         di negara A memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000 (tarif pajak yang berlaku 25%)

-         di negara B memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku 30%)

-         di negara C memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp400.000.000 (tarif pajak yang berlaku 40%)

-         di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar Rp100.000.000

1. menghitung total penghasilan kena pajak:

penghasilan dari negara A                                             Rp   200.000.000

penghasilan dari negara B                                              Rp   300.000.000

penghasilan dari negara C                                             Rp   400.000.000

penghasilan dari dalam negeri                            Rp   100.000.000

total penghasilan kena pajak                              Rp1.000.000.000

1. menghitung total PPh terutang

10% x Rp50.000.000 =                                               Rp    5.000.000

15% x Rp50.000.000 =                                               Rp    7.500.000

30% x Rp900.000.000 =                                             Rp270.000.000

Total pajak terutang                                          Rp282.500.000

1. menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan

dari negara A = (Rp200.000.000 : Rp1.000.000.000) x Rp282.500.000 = Rp56.500.000

dari negara B = (Rp300.000.000 : Rp1.000.000.000) x Rp282.500.000 = Rp84.750.000*

dari negara C = (Rp400.000.000 : Rp1.000.000.000) x Rp282.500.000 = Rp113.000.000*

1. menghitung PPh yang dibayar atau terutang di LN

PPh terutang di negara A = 20% x Rp200.000.000 = Rp  40.000.000*

PPh terutang di negara B = 30% x Rp300.000.000 = Rp  90.000.000

PPh terutang di negara C = 40% x Rp400.000.000 = Rp160.000.000

Dari perhitungan di atas kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah

Dari negara A                           Rp  40.000.000

Dari negara B                           Rp  84.750.000

Dari negara C                           Rp113.000.000

Total kredit pajak LN               Rp237.750.000

Pengurangan/pengembalian pajak penghasilan luar negeri

Dalam hal terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di LN, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil daripada kredit pajak LN semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wp dalam negeri pada tahun terjadinya pengurangan atau pengembalian tersebut.

Perubahan besarnya penghasilan luar negeri

Apabila terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dikumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

1. jika karena perubahan tersebut, menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak yang terutang atas penghasilan luar negeri menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak yang terutang di LN menjadi kurang bayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilan di Indonesia juga kurang bayar. Sesuai dengan pasal 8 UU No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan tatacara perpajakan, apabila WP membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.
2. Apabila karena pembetulan SPT tersebut, menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri menjadi lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih di bayar, yang akan mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Contoh:

Berikut ini data yang berhubungan dengan penghitungan PPh pasal 24 pada tahun 2006:

- penghasilan di luar negeri (sesuai SPT)                                    Rp   800.000.000

- penghasilan dari dalam negeri                                      Rp1.000.000.000

- penghasilan di luar negeri (setelah koreksi di luar negeri)   Rp1.000.000.000

- tarif pajak di luar negeri                                                          40%

- PPh pasal 25                                                                          Rp200.000.000

SPT disampaikan pada 30 Maret 2007 dan pembetulan dilakukan pada bulan mei 2007.

PPh sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah sebagai berikut:

SPT	Pembetulan
Penghasilan Luar Negeri       800.000.000 Penghasilan DN                 1.000.000.000 Penghasilan Kena Pajak     1.800.000.000 PPh terutang: 10% x 50.000.000          =     5.000.000 15% x 50.000.000          =     7.500.000 30% x 1.700.000.000     = 510.000.000 PPh terutang                      522.500.000 Kredit pajak LN= (0,8M : 1,8 M) x 522.500.000=                    232.222.222 Harus di bayar di Indonesia                      290.277.778 PPh Psl 25                         200.000.000 PPh Psl 29                           90.277.778	Penghasilan LN         1.000.000.000 Penghasilan DN      1.000.000.000 Penghasilan KP         2.000.000.000 PPh terutang: 10% x 50.000.000 =          5.000.000 15% x 50.000.000 =          7.500.000 30% x 1.900.000.000 = 570.000.000 PPh terutang                  582.500.000 Kredit pajak LN: (1M : 2M) x 582.500.0                                            291.250.000 PPh di bayar di Ind       291.250.000 PPh psl 25                     200.000.000 PPh psl 29                       91.250.000 Masih harus dibayar: - kekurangan psl 29             972.222 - bunga 2×2%x972.222      38.888,88 1.011.110,88

Pengurus HIMAKSI STIE Wikara Purwakarta

Rekonsiliasi Fiskal. Laporan Laba Rugi

	AKUNTANSI PERPAJAKAN AHMAD DENY FAHRUDINI SEMESTER : VI PAGI
	Laporan Laba Rugi PT. Selalu Santai Kaya di Pantai per 31 Desember 2007 serta rekonsiliasi fiskalnya
		AKUNTANSI	KOREKSI			AKUNTANSI
	URAIAN	KOMERSIAL	POSITIF		NEGATIF	FISKAL
	Penjualan	3,546,150,000				3,546,150,000
	Retur dan Diskon	125,530,000				125,530,000
	Biaya Penyisihan Piutang Tak Tertagih	105,400,000	105,400,000(a)			-
	Penjualan - Net	3,315,220,000				3,420,620,000
	Harga Pokok Penjualan:
	Persediaan Awal (b)	112,540,000			1,800,000(c)	114,340,000
	Pembelian	1,546,200,000				1,546,200,000
	Persediaan Akhir (d)	135,642,000	728,000(e)			136,370,000
	Jumlah HPP	1,523,098,000				1,524,170,000
	Laba Bruto	1,792,122,000				1,896,450,000
	Biaya Usaha:
	Biaya Gaji dan Upah (f)	256,432,000	5,000,000(g)			251,432,000
	Biaya Tunjangan Hari Raya	65,987,000				65,987,000
	Biaya Tunjangan PPh	56,897,000				56,897,000
	Biaya PPh yang dibayar perusahaan	26,453,000	26,453,000(h)			-
	Biaya Pengobatan Karyawan	36,542,000	36,542,000 (i)			-
	Biaya Listrik dan Telepon Kantor	268,751,000				268,751,000
	Biaya Pemeliharan Kendaraan Operasional	68,975,000				68,975,000
	Biaya Perawatan Bangunan	98,762,000				98,762,000
	Biaya Penyusutan	247,560,000				247,560,000
	Biaya Entertainment (tdk ada daftar nominatif)	23,564,000	23,564,000 (j)			-
	Biaya Sumbangan PMI	6,500,000	6,500,000(k)			-
	Biaya Alat Tulis Kantor	26,583,000				26,583,000
	Biaya Perjalanan Dinas	64,352,000				64,352,000
	Biaya Langganan Koran/Majalah	26,583,000	26,583,000 (l)			-
	Biaya Perijinan Usaha	58,950,000				58,950,000
	Biaya Pendidikan dan Latihan Pegawai	12,560,000				12,560,000
	Biaya Riset dan Pengembangan (di Indonesia)	98,650,000				98,650,000
	Jumlah Biaya	1,444,101,000				1,319,459,000
	Laba neto Usaha	348,021,000				576,991,000
	Penghasilan Luar Usaha:
	Bunga Deposito	23,568,000			23,568,000(m)	-
	Sewa Mesin Fotokopi	6,000,000				6,000,000
	Sewa bangunan	36,000,000			36,000,000(n)	-
	Laba Penjualan Aktiva Tetap	23,651,000				23,651,000
	Jumlah Penghasilan Luar Usaha	89,219,000				29,651,000
	Biaya Luar Usaha:
	Rugi Selisih Kurs	68,765,000				68,765,000
	Biaya Administrasi Bank	1,356,000				1,356,000
	Biaya Bunga Pinjaman	35,620,000				35,620,000
	Jumlah Biaya Luar Usaha	105,741,000				105,741,000
	Laba Neto	331,499,000				500,901,000

Keterangan :

a.       Koreksi positif, karene biaya ini adalah biaya yang merupakan penumpukan cadangan, sehingga dapat dikurangkan, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 hurup c UU PPh.

b.       Persediaan awal, penilaian menggunakan metode LIFO.  Jika persediaan dinilai dengan menggunakan metode LIFO diperoleh nilai persediaan awal adalah Rp. 114.340.000

c.        Metode persedian yang diperbolehkan menurut UU PPh hanya lah metode FIFO dan average.

d.        Persediaan awal, penilaian menggunakan metode LIFO.  Jika persediaan dinilai dengan menggunakan metode LIFO diperoleh nilai persediaan awal adalah Rp. 136.370.000

e.         Metode persedian yang diperbolehkan menurut UU PPh hanya lah metode FIFO dan average

f.         Diantara biaya gaji ini terdapat Rp. 5000.000  merupakan pembayaran gaji untuk pembantu rumah tangga Direktur.

g.      . Koreksi positif, karena ini merupakan biaya yang berkepentingan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan usaha. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 hurup e UU PPh.

h.        Koreksi positif, karena biaya PPh tidak dapat dikurangkan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 hurup h. berbeda dengan pemberian Tunjangan PPh dapat dikurangkan, karena tunjangan PPh dapat diberikan dalam bentuk uang kepada karyawan dan menjadi objek pasal 21 bagi karyawan yang menerimanya.

i.         Koreksi positif karena biaya ini adalah biaya yang bersifat pembiayaan natural dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 hurup e UU PPh.

j.          Koreksi positif karena biaya ini adalah biaya yang bersifat pembiayaan natural dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 hurup e UU PPh

k.        Koreksi positif karena biaya ini adalah biaya sumbangan dan tidak dapat dikurangkan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 hurup g UU PPh.

l.        Koreksi positif karena biaya ini adalah biaya yang bersifat pembiayaan natural dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 hurup e UU PPh

m.       Merupakan penghasilan yang bersifat final (objek PPh pasal 4 ayat 2) sehingga harus dikoreksi negative.

n.        Merupakan penghasilan yang bersifat final (objek PPh pasal 4 ayat 2) sehingga harus dikoreksi negative.